JurnalSulut.com, MINUT - Laporan masyarakat atas kurangnya transparansi Pemerintah Desa (Pemdes) Pinenek berembus hingga ke kantor Kecamatan Likupang Timur (Liktim).
Camat Liktim, Delby Wahiu SE ketika dikonfirmasi memastikan akan menghubungi Pj Kumtua Desa Pinenek guna mempertanyakan masalah yang terjadi.
"Saya akan cek informasi ini ke Kumtua agar lebih terang. Yang pasti akan saya ambil tindakan jika mengabaikan laporan masyarakat," ujar Camat, Selasa (19/07/22).
Ditegaskan Camat, harapan bupati Minut Joune Ganda SE MAP bersama Wakil Bupati Kevin W. Lotulung SH MH agar seorang pemimpin wajib kerja dengan tulus, memberikan pelayanan terbaik, terlebih transparan dalam hal apapun, apalagi menyangkut persoalan di masyarakat.
"Ini yang perlu dipahami. Tugas utama kita yakni memberikan pelayanan terbaik, bukan sebaliknya," tegasnya.
Terpisah, Ketua LSM Waraney puser ln Tana Likupang Timur, Stenly Sigar tak menampik kinerja Pj Kumtua Desa Pinenek sudah diteruskan ke Camat.
Dia berharap, Pemerintah Kecamatan bisa langsung memantau persoalan yang terjadi, terlebih kurangnya transparansi pemerintah Desa.
Sebut saja, pemegang hak atau ahli waris yang ada di Desa Pinenek Kecamatan Likupang Timur sangat kecewa akibat menutup-nutupi permasalahan tanah bersertifikat No 27 tahun 1983 disebut-sebut telah dibayar separuh oleh perusahaan PT. MSM kepada pemegang sertifikat yang bukan atas namanya. Jika memang pernah terbayarkan, jelas sebagai ahli waris menduga ada permainan kong-kalikong antara pihak pemerintah kota Bitung dalam hal ini pemerintah Kecamatan Ranoluwu dengan PT MSM dan Pemdes Pinenek.
"Selaku ahli waris sangat berharap sikap bijak Pemdes Pinenek dalam pengurusan tanah milik keluarga Sigar, warga asli Desa Pinenek. Kerena sampai saat ini ahli waris menilai bahkan menduga Pemdes Pinenek belum mampu menanganinya," ujar Stenly notabene salah satu pewaris lahan milik almh Matilda Katuuk. (fm)