Pada tahun 2024 mendatang, angka prevalensi stunting nasional
diharapkant dapat turun menjadi 14 persen.
Jakarta, JurnalSulut.Com - Presiden Joko Widodo meminta jajarannya
untuk fokus kepada sepuluh provinsi dalam upaya penurunan angka prevalensi
stunting yang menjadi salah satu program di bidang sumber daya manusia. Upaya
tersebut harus tetap berjalan di tengah upaya pengendalian Covid-19 yang tengah
berlangsung saat ini.
“Meski saat ini kita tengah berjuang untuk mengendalikan Covid,
namun urusan penurunan stunting yang sudah menjadi program kita harus terus
dipercepat,” ujarnya saat memimpin rapat terbatas mengenai percepatan penurunan
stunting di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 5 Agustus 2020.
Kesepuluh provinsi yang menjadi perhatian utama tersebut ialah
provinsi dengan angka prevalensi stunting tertinggi di Indonesia, yakni Nusa
Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Aceh, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi
Tengah.
“Saya juga ingin minta kepada gubernur, bupati, wali kota, sampai
kepala desa terutama untuk sepuluh provinsi tersebut harus betul-betul bisa
konsentrasi dan fokus untuk penurunan stunting,” tuturnya.
Berdasarkan data yang diperoleh Presiden, terdapat perbaikan dalam
angka prevalensi stunting nasional dari semula berada pada kisaran 37 persen
pada tahun 2013 menjadi 27,6 persen di tahun 2019. Presiden memberikan target
agar pada tahun 2024 mendatang, angka prevalensi tersebut dapat turun menjadi
14 persen.
“Ini ada penurunan yang cukup lumayan, tapi saya kira ini tidak
cukup. Kita harus menurunkan lebih cepat lagi,” kata Presiden.
Untuk itu, Kepala Negara menginstruksikan agar pelayanan kesehatan
untuk ibu hamil maupun balita di Puskesmas dan Posyandu dapat terus berlangsung
dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Pelayanan tersebut juga
mencakup pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, suplemen vitamin bagi ibu
menyusui, dan pemberian makanan pendamping ASI.
“Aspek promotif, edukasi, dan sosialisasi bagi ibu hamil juga
kepada keluarga harus terus digencarkan sehingga meningkatkan pemahaman untuk
pencegahan stunting. Sekali lagi, saya minta ini juga melibatkan PKK,
tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, RT dan RW, serta relawan dan kita harapkan
ini menjadi gerakan bersama di masyarakat,” imbuhnya.
Selain itu, upaya penurunan angka prevalensi stunting tersebut
harus terhubung dan berjalan beriringan dengan program perlindungan sosial
pemerintah seperti Program Keluarga Harapan hingga pembangunan infrastruktur
dasar yang dapat menjangkau keluarga-keluarga yang tidak mampu.
Sumber: Setpres
Editor: M.Tene