Jurnalsulut.com, Minut — Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) terus menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. Hal ini tercermin dalam pembukaan kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditujukan bagi para bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kamis (18/12/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Lantai 3 Gedung Arsip dan Perpustakaan Pemkab Minut ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Minut, Ir. Novly Wowiling, M.Si, yang hadir mewakili Bupati Joune Ganda. Agenda ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari hingga Jumat, 19 Desember 2025.
Dalam sambutannya, Sekda Novly Wowiling menyampaikan pesan khusus dari Bupati Joune Ganda terkait pentingnya peran bendahara sebagai ujung tombak pengelolaan dana publik. Menurutnya, sosialisasi ini merupakan langkah strategis untuk meminimalisir kesalahan administratif.
“Pesan Bapak Bupati sangat tegas, kualitas opini keuangan yang telah kita raih harus dipertahankan dan terus ditingkatkan. Setiap Bendahara SKPD wajib memiliki pemahaman mendalam terhadap regulasi terbaru agar setiap rupiah dapat dipertanggungjawabkan dengan integritas tinggi,” beber Wowiling.
Untuk memastikan materi tersampaikan secara komprehensif, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Minut menghadirkan Auditor Madya dari BPKP Perwakilan Sulawesi Utara, Subardi, A.K, C.A, CFrA. Kehadiran pihak auditor bertujuan memberikan asistensi teknis sekaligus mitigasi risiko terhadap potensi penyalahgunaan anggaran.
Selain dari BPKP, materi juga dipaparkan oleh Asisten Administrasi Umum (Asisten 3), Yossy Kawengian. Hadir pula mendampingi Sekda, Kepala BKAD Minut Carla Sigarlaki bersama Kabid Perbendaharaan, Jansen Tulung.
Kepala BKAD Minut, Carla Sigarlaki, dalam laporannya menjelaskan bahwa para peserta mendapatkan pembekalan khusus mengenai teknis penatausahaan keuangan serta pelaporan berbasis aplikasi sistem informasi.
Adapun fokus utama dari sosialisasi ini meliputi:
* Sinkronisasi Aturan: Menyesuaikan pengelolaan keuangan daerah dengan regulasi nasional yang berlaku.
* Efisiensi Belanja: Mendorong kecermatan SKPD dalam merealisasikan anggaran agar lebih tepat sasaran.
* Transparansi Digital: Memaksimalkan penggunaan sistem aplikasi guna mewujudkan pelaporan yang lebih akurat dan profesional.
Melalui pelatihan ini, Pemkab Minut di bawah kepemimpinan Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin W. Lotulung optimis mampu terus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, dan akuntabel.
Afn