Jakarta,
Jurnalsulut.com .
Presiden Joko Widodo meminta agar jaringan fasilitas kesehatan tingkat pertama di masing-masing wilayah (puskesmas) diperkuat. Ribuan puskesmas yang ada di Indonesia dinilai dapat mengoptimalkan upaya penanganan pandemi Covid-19 di tingkat daerah.
Presiden Joko Widodo meminta agar jaringan fasilitas kesehatan tingkat pertama di masing-masing wilayah (puskesmas) diperkuat. Ribuan puskesmas yang ada di Indonesia dinilai dapat mengoptimalkan upaya penanganan pandemi Covid-19 di tingkat daerah.
Dikutip dari Biro
Pers, dan Informasi Sekretariat Presiden, Jokowi mengatakan bahwa, terdapat
10.134 puskesmas di Tanah Air di mana sekitar 4.000 di antaranya dilengkapi
dengan fasilitas rawat inap. Selain itu, terdapat pula 4.883 dokter praktik
keluarga dan klinik-klinik pratama yang melayani Jaminan Kesehatan Nasional.
Baca juga: Hingga Akhir Pekan, Pemprov Sulut Telah Salurkan Bantuan Sembako Bagi Kabupaten/Kota Sebanyak 108.120 Paket
Baca juga: Hingga Akhir Pekan, Pemprov Sulut Telah Salurkan Bantuan Sembako Bagi Kabupaten/Kota Sebanyak 108.120 Paket
"Ini
betul-betul perlu diefektifkan sehingga puskesmas dan jaringannya bisa
diaktivasi menjadi simpul dalam pengujian sampel, pelacakan, dan penelusuran
kasus Covid yang ada di lingkungan di wilayah itu," ujarnya dalam rapat
terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas
penanganan pandemi Covid-19 pada Senin, 18 Mei 2020.
Tak hanya itu,
Presiden juga ingin agar jaringan puskesmas dapat menjadi simpul pemantauan
bagi orang dalam pemantauan (ODP) dan orang tanpa gejala (OTG).
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga mengingatkan jajarannya untuk mempercepat dan menyederhanakan proses penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Laporan terakhir yang ia terima, penyaluran sejumlah bantuan sosial masih berada pada tingkatan yang rendah.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga mengingatkan jajarannya untuk mempercepat dan menyederhanakan proses penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Laporan terakhir yang ia terima, penyaluran sejumlah bantuan sosial masih berada pada tingkatan yang rendah.
"BLT desa
kurang lebih baru 15 persen dan bansos tunai kurang lebih 25 persen. Tetapi
saya juga mendapatkan informasi dari Menteri Desa maupun Menteri Sosial bahwa
minggu ini akan selesai semuanya," tuturnya.
Untuk
itu, Presiden menginstruksikan agar jajarannya menyelesaikan sejumlah proses
dan persoalan yang dirasa menghambat proses penyaluran, seperti misalnya data
yang belum sinkron antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan yang
non-DTKS.
(Tene)