Manado, JurnalSulut.Com - Gubernur
Sulawesi Utara Olly Dondokambey menghadiri rapat koordinasi kesiapan Pilkada
Serentak tahun 2020 dan pengarahan Gugus Tugas Covid-19 yang dipimpin Menteri
Dalam Negeri RI Tito Karnavian di Ruang Mapalus Kantor Gubernur, Kamis
(16/7/2020).
Pada kesempatan itu, di hadapan
Mendagri, Gubernur Olly menjelaskan kesiapan Sulut menyediakan anggaran Pilkada
serentak 9 Desember 2020.
Diketahui, Pilkada serentak di
Sulut akan dilaksanakan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati pada empat Kabupaten, yakni Bolaang Mongondow Selatan,
Bolaang Mongondow Timur, Minahasa Selatan, Minahasa Utara serta pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota pada tiga Kota, yaitu Manado, Bitung, Tomohon.
“Terkait dengan kesiapan Pilkada
serentak ini saya kira seluruh kabupaten, kota dan provinsi sudah
menandatangani NPHD, tadi sudah dilaporkan oleh Ketua Bawaslu sama KPU, semua
sudah siap. Kalau provinsi tadi dilaporkan sudah hampir 42% ditransfer tapi
rata-rata juga semua hampir 40% ditransfer,” kata Olly.
“Tapi ini yang kita belum bisa
transfer 100% pak karena memang kas daerah kita per tanggal 12 Juli kemarin
tinggal Rp. 247 miliar kalau nda salah. Kalau kita transfer semua dana Pilkada
langsung tidak ada cadangan. Jadi saya kira jangan takut kita nggak transfer
KPU sama bawaslu tapi tahapan ini kita akan jalankan sesuai kebutuhan,” sambung
Olly.
Olly juga memastikan kesiapan
pemerintah daerah bersama jajaran TNI dan Polri mengamankan pelaksanaan Pilkada
serentak.
“Saya kira juga kita melaporkan
di Sulut karena kerjasama aparat keamanan dengan baik sehingga ada hal-hal dan
isu-isu yang cepat dapat ditangani dengan baik oleh Pak Kapolda dan jajaran
TNI, Polri dan pemerintah daerah sehingga bekerja sama sangat baik dengan FKUB,
tokoh adat, insan pers dan BKSAUA kita kerjasama dengan baik sehingga banyak
hal yang cepat kita bisa tutupi, kalau ada isu-isu yang tidak baik di Sulut.
Jadi saya kira situasi kondisi ini kalau kita Pilkada kita berjalan dengan
baik,” ungkap Olly.
Disamping itu, Olly yang juga
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sulut menjelaskan upaya GTC-19
menangani pandemi Covid-19.
“Selanjutnya sedikit saya
melaporkan tentang penanganan Covid-19 pak agar supaya masyarakat juga merasa
aman dalam Pilkada ini karena penanganan Covid-19 ini di Provinsi Sulut
menyangkut anggaran sesuai dengan edaran dari Menteri Keuangan untuk melakukan
refocusing APBD kita di tahun anggaran 2020, keseluruhan total anggaran
Covid-19 kita ada Rp 191 miliar,” beber Olly.
Menurutnya, anggaran tersebut
digunakan untuk menangani sektor kesehatan, ekonomi dan sosial.
“Anggaran dialokasikan untuk
penanganan tiga sektor, yaitu sektor kesehatan, dampak ekonomi dan jaring
pengaman sosial. Dari total sektor kesehatan kita menyiapkan Rp 96 miliar untuk
penanganan dampak ekonomi sebesar Rp 15 miliar dan khusus untuk penanganan
kegiatan jaring pengaman sosial sebesar Rp 80 miliar lebih, ini kita bagikan ke
270 ribu keluarga yang ada di Sulut, kita sinergikan dengan laporan daerah dan
laporan dari tokoh agama,” papar Olly.
“Jadi data lapangan yang kita
cocokan dengan data yang diberikan oleh para pemimpin umat yang kita bagikan
ini , dari sektor kesehatan Rp 96 miliar itu pak kita mengelola ada 4 rumah
singgah ini , tugas rumah singgah ini maksudnya rumah isolasi pak dalam rangka
penanganan penyebaran Covid-19. Saya sudah menganjurkan kepada kabupaten/kota
juga. Kota Manado sudah menggunakan asrama haji, Kabupaten Sitaro juga sudah
ada, Kabupaten Mitra sudah ada, Kota Bitung juga sudah ada dan Kota Tomohon,”
lanjut dia.
Untuk itu, Gubernur Olly berharap
dengan optimalnya penanganan Covid-19, Sulut dapat menerima kembali kunjungan
dari daerah lain.
“Nah ini saya kira kalau kita
bisa lakukan ini dengan baik pak mudah-mudahan bulan depan kita sudah bisa
membuka diri terhadap kedatangan tamu-tamu kita dari luar, karena protap yang
kita inginkan ini bisa berjalan tetap di bandara tetap perlakukan yang datang
kita langsung rapid test tetap kita berlakukan itupun pembiayaan dari APBD Provinsi
agar supaya masyarakat merasa nyaman dengan kedatangan dengan orang-orang dari
luar,” tandasnya.
Tambah Olly, GTC-19 Sulut akan
menambah dua laboratorium untuk mempercepat pemeriksaan sampel sehingga tak
perlu menunggu lama untuk mendapatkan hasilnya.
“Saat ini kendala kita adalah Lab
PCR. Kita melakukan setiap hari hanya bisa 200 orang pak di laboratorium
padahal kita melakukan swab sama rapid test itu tiap hari hampir 1000 orang
sehingga kalau ada yang reaktif kita langsung masukin, tapi 2 minggu lagi
rencananya peningkatanan 2 laboratorium yang kita siapkan ini sudah bisa jalan
karena ditambah dengan alat robotic sehingga bisa mencapai 400 sampai 600 orang
sama juga penambahan dari lab yg ada di RS Kandou dan Unsrat dan juga nanti ada
sumbangan 1 PCR mobile nah mungkin 2 minggu lagi datang kesini sehingga
penanganan atau pengelompokan daerah-daerah yang harus kita lakukan ini bisa
berjalan dengan baik,” terangnya.
Lebih jauh, Gubernur Sulut juga
menerangkan pertumbuhan ekonomi Sulut di tengah pandemi Covid-19.
“Harapan kita itu bisa berjalan
semua dengan baik sehingga kita bisa membuka diri bagi tamu sehingga ekonomi di
Sulut juga bisa berjalan karena salah satu yang terdampak ekonomi di Sulut
menyangkut pariwisata. Saya kira pariwisata yang sudah mendorong pertumbuhan
ekonomi kita hari ini drop, tapi kita puji Tuhan karena semester pertama
kemarin pak pertumbuhan kita masih 4,2 persen nanti semester kedua ini
pertumbuhan ekonomi kita secara resmi bulan Agustus nanti tanggal 4 atau
tanggal 5. Jadi mudah2an ini bisa berjalan terus dengan kegiatan ekonomi bisa
jalan sulut bisa menyumbang pertunbyhan ekononi nasional,” imbuhnya.
Sementara itu, Mendagri Tito
Karnavian setelah menyimak penjelasan Gubernur Olly mengaku optimis pelaksanaan
Pilkada serentak tahun 2020 berjalan aman dan lancar.
“Dari kesiapan anggaran, saya
sangat optimis bahwa Sulut ini sangat baik ya, karena saya sudah keliling 10
provinsi dan saya melihat yang paling hijau ya ini, artinya anggarannya (NPHD)
100 persen itu sudah 5 dari 8 kabupaten,” ujar Tito Karnavian.
Mendagri pun meyakini, 3 daerah
lainnya akan segera menyusul untuk secara bertahap mencairkan NPHD nya sebesar
100 persen sesuai dengan kemampuan fiskal masing-masing.
“Yang lain belum 100 persen tapi
sudah mendapatkan komitmen dari kepala daerah untuk nanti secara bertahap,
karena memang problema kemampuan fiskal, diantaranya adalah menunggu dana alokasi
umum transfer pusat termasuk dana alokasi khusus dari Kemenkeu,” tandasnya.
Pelaksanaan Pilkada Serentak
Tahun 2020 yang aman dari Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang
ketat, berimplikasi pada bertambahnya anggaran yang dibutuhkan oleh
penyelenggara Pemilu.
“Kemudian yang lain ada tambahan
dari APBN, khususnya penambahan TPS ya, karena 800 pemilih per TPS diubah
menjadi 500, untuk mengurangi terjadinya kerumunan, sehingga berimplikasi pada
penambahan anggaran termasuk anggaran perlindungan dari Covid bagi
penyelenggara, pemillih, maupun aparat keamanan,” bebernya.
Untuk kelancaran dan kesuksesan
pelaksanaan pesta demokrasi itu, Mendagri juga mengharapkan dukungan dari
masyarakat dan menjadikan momentum Pilkada sebagai ajang untuk menekan dan
penanganan Covid-19.
“Sekali lagi saya sangat optimis
bahwa Pilkada di Sulut bisa berjalan dengan lancar dari sisi anggaran dan sisi
kesiapan, sehingga kita memberikan dukungan, masyarakat juga memberikan
dukungan. Pilkada menjadi momentum kita untuk menekan kurva pandemi sekaligus
juga mendukung ekonomi,” pungkasnya.
Adapun rakor Pilkada serentak
2020 dan penanganan Covid-19 turut dihadiri Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri
Akmal Malik, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar, Dirjen Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Bina Keuangan Daerah Mochamad
Ardian, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Syafrizal.
Selain itu, rakor juga diikuti
Sekdaprov Sulut Edwin Silangen, Forkopimda, bupati/walikota, Ketua KPU Sulut
dan Ketua Bawaslu Sulut.
(M.Tene)
